Jakarta – Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Anggawira, mengungkapkan harapannya agar ada skema pembiayaan hingga Rp 100 miliar untuk pelaku usaha menengah. Pembiayaan ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat peran UMKM dalam perekonomian nasional.
Dalam sharing discussion bertema ‘Mengurai Pekerjaan Rumah Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk Memberdayakan dan Mengembangkan UMKM’ di Jakarta, Anggawira mengakui bahwa pembiayaan untuk pelaku usaha mikro telah banyak tersedia melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Permodalan Nasional Madani (PNM). Namun, ia menyoroti kebutuhan skema pembiayaan bagi pelaku usaha menengah yang membutuhkan biaya hingga Rp 100 miliar agar lebih kompetitif.
Anggawira menekankan bahwa dengan pembiayaan tersebut, fokusnya bukan lagi pada pedagang kecil tetapi lebih kepada skala atau level industrialisasi. Menurutnya, dengan adanya skema pembiayaan tersebut, tidak akan ada lagi istilah “pengusaha terkena stunting” atau tidak berkembang.
Anggawira juga menyoroti dominasi sektor jasa dalam dunia usaha saat ini. Oleh karena itu, ia berharap dengan adanya skema pembiayaan tersebut, pengusaha-pengusaha baru berbasis industri terutama di bidang pertanian dan perikanan dapat dilahirkan.
Sementara itu, Founder & Group CEO Baba Rafi Enterprise, Hendy Setiono, berharap program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dijalankan pemerintah saat ini dapat lebih dioptimalkan. Hendy, yang juga merupakan Wakil Ketua Hubungan Internasional dan Ekonomi Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas), mengatakan bahwa Program KUR mencakup pembiayaan mulai dari modal kecil hingga limit Rp 500 juta.
Namun, dalam implementasi penyaluran KUR yang bekerjasama dengan perbankan membuat pengelolaan yang begitu ketat sebelum kredit dapat dicairkan. Menurutnya, KUR saat ini masih membutuhkan kolateral atau jaminan untuk pencairannya, sehingga pelaku usaha yang terbatas secara kolateral belum sepenuhnya terbantu.