Jakarta – Pengamat Ekonomi senior Faisal Basri, kritisi kebijakan pemerintah yang akan mewajibkan kendaraan untuk memiliki asuransi dengan skema third party liability (TPL). Menurut Faisal, pemerintah akan menghadapi kesulitan dalam menerapkan kebijakan tersebut. Ia berpendapat bahwa asuransi kendaraan bermotor tidak bisa bersifat wajib dan mengikat bagi masyarakat. Hingga saat ini, kesadaran masyarakat Indonesia untuk mengasuransikan kendaraan bermotor masih terbatas pada kelas menengah atas.
Faisal menegaskan bahwa di daerah-daerah, masyarakat lebih memprioritaskan kebutuhan mendesak seperti konsumsi pangan daripada asuransi kendaraan.
Faisal menambahkan bahwa kebijakan tersebut tidak perlu dieksekusi dalam waktu dekat. Ia menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada perbaikan sistem keamanan industri sektor keuangan untuk memicu peningkatan partisipasi masyarakat dalam berasuransi.
Diwawancarai terpisah, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono, mengakui rendahnya partisipasi masyarakat dalam asuransi disebabkan oleh minimnya pengetahuan akan pentingnya asuransi.
Ogi mengatakan bahwa saat ini paradigma soal asuransi perlu diubah. Dia menilai bahwa kesadaran masyarakat terhadap produk jasa keuangan tidak bisa dilakukan secara instan.