Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mendesak presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk meninjau kembali program hilirisasi nikel yang telah dijalankan oleh Presiden Joko Widodo.
Mulyanto menilai bahwa hilirisasi nikel di era Jokowi dilakukan secara ugal-ugalan. Selain menyebabkan kerusakan lingkungan, Mulyanto juga melihat bahwa masih banyak masyarakat miskin di sekitar tambang. “Kemiskinan ini diperburuk oleh dampak kerusakan lingkungan akibat eksploitasi nikel,” ujarnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menegaskan bahwa seharusnya hilirisasi nikel bisa mendongkrak perekonomian masyarakat lokal. Namun, persoalan kemiskinan di daerah penghasil nikel, menurut Mulyanto, dipicu oleh buruknya pengelolaan dana bagi hasil dan pajak perusahaan tambang oleh pemerintah daerah.
Mulyanto juga menyoroti bahwa selama ini masyarakat lokal hanya dilibatkan sebagai pekerja kasar di pertambangan nikel karena terbatasnya keahlian. Menurutnya, pemerintah selanjutnya harus fokus pada peningkatan sumber daya manusia agar pekerja lokal bisa menempati posisi strategis dalam industri nikel.
Selain itu, Mulyanto mendesak pemerintah berikutnya untuk melarang ekspor produk nikel setengah jadi berkadar rendah seperti nickel pig iron (NPI) dan feronikel. Ia juga mendorong penghentian pembangunan smelter kelas satu yang menghasilkan produk nikel berkadar rendah tersebut.