Jakarta – Prabowo Subianto, presiden terpilih untuk periode 2024-2029, menghadiri sidang kabinet perdana di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Senin, 12 Agustus 2024. Sidang ini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, yang kembali menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan IKN. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menanyakan kesiapan Prabowo untuk melanjutkan proyek besar ini.
Prabowo Subianto, yang terpilih sebagai presiden periode 2024-2029, menyatakan lebih dari tiga kali komitmennya untuk melanjutkan proyek IKN. Ia mengaku tidak sabar untuk segera bekerja dan memimpin pemerintahan dari IKN. Dalam dua kesempatan berbeda di IKN, Prabowo telah ditanya tiga kali mengenai komitmennya terhadap proyek yang digagas oleh Presiden Jokowi ini.
Pertanyaan pertama datang dari jurnalis Istana Kepresidenan di Embung MBH, kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Kemudian, dua pertanyaan serupa dilontarkan oleh salah satu staf Biro Pers dan Sekretariat Presiden. Prabowo menegaskan bahwa jika memungkinkan, ia ingin menyelesaikan apa yang telah digagas oleh Jokowi.
Prabowo juga menekankan bahwa proyek IKN sangat penting untuk pemerataan pembangunan dan mengurangi beban Pulau Jawa yang selama ini menjadi pusat populasi dan kegiatan ekonomi. Meskipun tidak memiliki latar belakang ilmu teknis, Prabowo menyebut pengalamannya dalam berbagai pembangunan di Indonesia dapat menjadi dasar untuk mengawal pembangunan IKN hingga tuntas.
Terkait prioritas pembangunan di IKN, Prabowo menyatakan bahwa prioritas utamanya adalah pembangunan gedung-gedung penting seperti Gedung MPR/DPR, perumahan anggota, serta ruang kantor untuk yudikatif, termasuk Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Prabowo optimis bahwa fungsi IKN sebagai kawasan ibu kota negara akan berjalan optimal paling cepat dalam tiga tahun mendatang.
Prabowo Subianto menunjukkan optimisme yang tinggi terhadap masa depan IKN. Ia percaya bahwa dengan komitmen dan kerja keras, IKN akan menjadi pusat pemerintahan yang modern dan efisien. Proyek ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam pemerataan pembangunan di Indonesia, serta mengurangi beban yang selama ini ditanggung oleh Pulau Jawa.