Jakarta – Mantan Menteri Keuangan periode 2014-2016, Bambang Brodjonegoro, mengungkapkan alasan mengapa rasio pajak Indonesia sulit meningkat meskipun terus dieksploitasi. Menurut Bambang, pasar Indonesia banyak dieksploitasi oleh perusahaan multinasional. Namun, Jakarta tidak dipilih sebagai kantor pusat dari sejumlah perusahaan multinasional tersebut.
Bambang menyarankan agar Jakarta terus memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan daya saingnya di antara kota-kota global dunia. Hal ini bisa dilakukan seiring dengan pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Mantan anak buah Presiden Joko Widodo ini menegaskan bahwa Jakarta belum berada pada posisi yang optimal, meskipun Indonesia secara keseluruhan masih menjadi pemilik gross domestic product (GDP) terbesar di Asia Tenggara dengan pusatnya di Jakarta.
Rasio pajak menjadi salah satu sorotan presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto. Prabowo mengkritik ‘kutukan’ Indonesia yang hanya bisa mencapai rasio pajak di kisaran 10 persen. Padahal, Prabowo yakin Indonesia bisa meningkatkan capaian tersebut hingga ke level 16 persen atau setara dengan Thailand. Salah satu upayanya adalah dengan memperluas basis perpajakan atau jumlah wajib pajak di Indonesia, bukan hanya terpaku pada kenaikan pajak.
Bambang juga menyoroti bagaimana wilayah aglomerasi Jakarta mengubah daftar 10 kota terbesar di Indonesia. Ia menyebut Bekasi dan Depok berhasil merangsek ke posisi 5 kota besar di tanah air. Kepadatan di daerah penyangga Jakarta ini dirasa perlu untuk pembentukan simpul ekonomi baru. Bambang berharap hal ini bisa terwujud di IKN, Balikpapan, dan Samarinda.
Meski demikian, Bambang menekankan bahwa pembangunan IKN Nusantara bukan untuk menciptakan ‘duplikat’ Jakarta. Ia menegaskan bahwa ibu kota baru ini tidak akan menjadi Jakarta kedua. Bambang berharap bahwa IKN Nusantara akan memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri yang berbeda dari Jakarta.