Jakarta – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menyoroti kelemahan keamanan siber di Indonesia. Kasus kebocoran data pribadi dan peretasan data nasional menjadi pekerjaan rumah yang mendesak untuk segera diatasi.
Bambang menegaskan bahwa ketahanan keamanan siber Indonesia perlu ditingkatkan secara signifikan.
Sejumlah insiden kebocoran data terus terjadi di Indonesia. Mulai dari kebocoran 15 juta data BSI, 337 data Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, hingga 105 juta data pemilih KPU. Yang paling menghebohkan adalah serangan siber ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang menyebabkan gangguan pada layanan publik pemerintah.
Kasus terbaru adalah dugaan kebocoran data Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang dijual seharga USD 10 ribu atau sekitar 160 juta rupiah di forum hacker Breachforums.
Bambang mengutip data dari National Cyber Security Index yang menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam hal ketahanan keamanan siber dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.
Sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan keamanan siber di Indonesia, Bambang mengusulkan dan mendorong TNI untuk membentuk matra keempat, yaitu tentara siber.
Peningkatan keamanan siber menjadi sangat penting mengingat semakin banyaknya serangan siber yang menargetkan data-data penting di Indonesia. Langkah-langkah konkret dan strategis perlu segera diambil untuk melindungi data nasional dan memastikan keamanan informasi di era digital ini.