Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, mengumumkan dorongan kuat untuk transformasi digital di sektor pelayanan publik melalui platform INA Digital. Platform ini juga dikenal sebagai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Budi Arie menjelaskan bahwa tujuan utama dari INA Digital adalah mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah ke dalam satu portal yang mudah diakses oleh masyarakat. Beberapa layanan yang akan segera diintegrasikan mencakup administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, kepolisian, bantuan sosial, dan keimigrasian.
INA Digital, yang merupakan inisiatif GovTech, telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta pada Senin, 27 Mei 2024. Keterpaduan layanan digital ini mengikuti pola yang telah diterapkan oleh sejumlah negara maju, sehingga masyarakat tidak perlu repot mengakses berbagai layanan pemerintah secara terpisah.
Untuk mewujudkan INA Digital, diperlukan kolaborasi kuat dari berbagai pihak yang akan dipadukan dalam satu portal pelayanan publik. Layanan yang akan diintegrasikan meliputi pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pembayaran digital, identitas digital, SIM online, izin keramaian, dan layanan aparatur negara.
INA Digital yang dikelola oleh Peruri memiliki ratusan talenta digital dari berbagai lembaga dan instansi, termasuk Peruri, Kementerian Kesehatan, Telkom, Mandiri, BNI, BRI, serta hasil rekrutmen terbaru. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat transformasi digital di sektor pelayanan publik.
Kementerian Kominfo juga mendukung transformasi digital ini melalui operasional Pusat Data Nasional (PDN). Saat ini, pembangunan PDN di Cikarang, Jawa Barat, sedang dipercepat. Selain itu, pemerintah berencana membangun dua PDN tambahan di Batam dan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai bagian dari upaya integrasi layanan publik digital.