Yogyakarta – Ganjar Pranowo, mantan calon presiden dan Ketua Umum Keluarga Gadjah Mada (Kagama), mengkritik kebijakan pemerintah Indonesia yang belakangan ini gencar membagikan izin tambang kepada organisasi masyarakat (Ormas). Kritik ini disampaikan Ganjar secara daring dalam acara peluncuran buku “Menuju Indonesia Emas,” yang merupakan kerjasama antara Lembaga Sustainitiate dengan Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat (DPKM) UGM di UGM Yogyakarta, Senin, 19 Agustus 2024.
Ganjar memulai dengan menyoroti isu energi alternatif dan energi terbarukan yang semakin menjadi perhatian dunia di tengah menipisnya sumber daya alam sebagai sumber energi tak terbarukan. Menurutnya, berbagai pihak sudah mulai melakukan upaya untuk mengatasi masalah ini, terutama dalam sektor transportasi yang mengarah ke penggunaan kendaraan listrik.
Untuk mendukung keberadaan kendaraan listrik, Ganjar menekankan bahwa kebutuhan baterai menjadi sorotan utama. Indonesia, menurutnya, masih belum mampu menyediakan baterai secara massal. Ganjar meyakini bahwa jika tata kelola tambang seperti nikel, yang merupakan bahan baku baterai kendaraan listrik, dapat berjalan dengan baik, maka mimpi Indonesia untuk mandiri energi di sektor transportasi tidak perlu menunggu lama lagi.
Ganjar menegaskan bahwa untuk dapat mengelola sumber tambang dengan benar dan mengembalikan hasilnya kepada masyarakat, diperlukan komitmen dari tata kelola pemerintahan yang baik. Ia juga menekankan betapa krusialnya peran intelektual, ahli, dan kampus dalam sektor pertambangan yang izinnya semakin meluas ini.
Ganjar menuturkan bahwa peran intelektual, ahli, dan kampus sangat penting dalam tata kelola tambang. Menurutnya, keterlibatan mereka dapat memastikan bahwa pengelolaan tambang dilakukan dengan cara yang benar dan hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat luas.
Direktur Sustainitiate, Nazir Foead, juga menuturkan bahwa mimpi Indonesia Emas bisa tercapai dengan kemandirian di berbagai sektor penting yang menjadi penyangga kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, kemandirian ini akan lahir ketika Indonesia mampu menangani persoalan-persoalan fundamental tanpa harus bergantung pada negara lain.