Jakarta – Asosiasi Logistik Indonesia mengungkapkan bahwa demonstrasi yang mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atau Mahkamah Agung (MA) telah mengganggu kelancaran distribusi logistik di berbagai daerah. Pengiriman logistik terhambat akibat konsentrasi massa yang besar di jalan-jalan utama.
Eskalasi demonstrasi kawal putusan MK terjadi di sejumlah kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Makassar, dan kota-kota lainnya. Puncak aksi ini berpusat di gedung pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis, 22 Agustus lalu.
Menurut Nur, aksi besar tersebut dimulai pada Kamis lalu dengan jumlah massa yang sangat banyak. “Demo dengan jumlah massa yang sangat besar memicu kemacetan di jalanan, yang menyebabkan distribusi logistik mandek. Secara langsung pengiriman barang terhambat,” ujarnya.
Nur menjelaskan bahwa pengiriman logistik terbesar terjadi di Pulau Jawa dan Sumatera. Di Pulau Jawa, pengiriman logistik terbesar berasal dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur.
Aksi dengan jumlah massa besar seperti demo kawal putusan MK tidak hanya menghambat distribusi barang melalui jalur darat, tetapi juga mengganggu distribusi logistik secara keseluruhan. Menurut Nur, beberapa alternatif pengiriman logistik bisamenggunakan kendaraan umum dengan ukuran yang lebih besar.
Nur menyatakan bahwa strategi mengatasi kemacetan distribusi logistik biasanya dilakukan dengan mengurangi jumlah armada pengiriman. “Strategi pengurangan jumlah armada dilakukan setelah membaca eskalasi unjuk rasa. Biasanya, jika biasanya mengirim logistik menggunakan dua mobil, saat aksi unjuk rasa, pengiriman logistik dilakukan menggunakan satu mobil,” jelasnya.
Dalam demonstrasi seperti kawal putusan MK yang menurunkan banyak massa, pengiriman logistik kurang berdampak jika dilakukan menggunakan kereta api. “Ada beberapa jalur kereta api logistik yang sudah terhubung langsung ke pelabuhan, seperti Semarang dan Surabaya, jadi tidak terlalu berdampak jika menggunakan kereta api logistik,” ucap Nur.