Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengajukan permintaan tambahan anggaran sebesar Rp20,32 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2025. Permintaan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI pada Kamis (28/8). Basuki berharap anggota Badan Anggaran yang berada di Komisi VI dapat menyetujui permintaan tersebut.
Menurut Basuki, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan IKN oleh Kementerian PUPR dalam RAPBN 2025 hanya sebesar Rp4,19 triliun, yang jelas tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang ada. Basuki, yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Otorita IKN, merinci bahwa tambahan anggaran sebesar Rp20,32 triliun tersebut akan dialokasikan ke beberapa direktorat jenderal di bawah Kementerian PUPR.
Tambahan anggaran sebesar Rp20,32 triliun tersebut akan dibagi sebagai berikut:
– Direktorat Jenderal Bina Marga: Rp13,82 triliun untuk pembangunan jalan Tol IKN seksi 1A dan 1B segmen Bandara Sepinggan – Tol Balsam, jalan bebas hambatan seksi 5B segmen jembatan Pulau Balang – Sp Riko, serta pemenuhan sebagian kebutuhan pembangunan bandara VVIP pada sisi landasan udara.
– Direktorat Jenderal Cipta Karya: Rp6,25 triliun untuk pembangunan gedung dan kawasan Basilika dan gereja, kantor kementerian koordinator, kantor OIKN, hingga Masjid Negara.
– Direktorat Jenderal Perumahan: Rp250 miliar untuk lanjutan pembangunan hunian vertikal TNI dan pengadaan harmag pada 47 tower ASN dan Hankam.
Secara terpisah, Basuki juga merinci bahwa anggaran APBN sebesar Rp35,45 triliun telah dialokasikan untuk pembangunan IKN hingga Maret 2024. Anggaran tersebut dibagi ke dalam empat direktorat jenderal di Kementerian PUPR:
– Direktorat Jenderal Sumber Daya Air: Rp2,08 triliun
– Direktorat Jenderal Bina Marga: Rp16,67 triliun
– Direktorat Jenderal Cipta Karya: Rp11,44 triliun
– Direktorat Jenderal Perumahan: Rp5,76 triliun