Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait rencana pembatasan BBM subsidi Pertalite yang direncanakan mulai 1 Oktober. Pernyataan ini disampaikan Jokowi untuk merespons berbagai spekulasi yang beredar di masyarakat.
Rencana pembatasan BBM subsidi ini sebelumnya diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Menurut Bahlil, bulan September akan dijadikan masa sosialisasi sebelum pembatasan resmi diberlakukan pada 1 Oktober. Hal ini disampaikan Bahlil saat berada di Kompleks DPR RI pada Selasa (27/8).
Jokowi menjelaskan bahwa wacana pembatasan pembelian BBM subsidi ini muncul dari keinginan untuk menyelesaikan masalah polusi udara di Jakarta. Selain itu, pembatasan ini juga dianggap penting demi efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Bahlil menambahkan bahwa payung hukum untuk pembatasan ini akan berupa peraturan menteri (Permen) ESDM, bukan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
Saat ditanya mengenai rumor bahwa pembatasan akan berlaku mulai 1 Oktober, Bahlil menegaskan bahwa penyaluran BBM subsidi harus tepat sasaran. Menurutnya, BBM subsidi seharusnya diperuntukkan bagi rakyat menengah ke bawah, bukan untuk kelas atas yang mampu membeli mobil mewah.