Jakarta – Bank Indonesia (BI) akan memperkenalkan lembaga anyar bernama Central Counterparty (CCP) pada 30 September 2024. Lembaga ini memiliki mandat khusus untuk mengelola pasar uang dan pasar valuta asing di Indonesia. Pembentukan CCP ini merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) serta Financial Stability Board G20.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengungkapkan bahwa peluncuran CCP akan dilakukan bersama dengan delapan bank besar yang sudah menjadi peserta. Bank-bank tersebut adalah Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA, CIMB Niaga, Bank Danamon, Bank Maybank, dan Bank Permata.
Secara keseluruhan, CCP akan memiliki sekitar 150 peserta yang terdiri dari berbagai lembaga seperti BI, OJK, Kementerian Keuangan, LPS, dan BUMN sebagai otoritas pelaku pasar. Selain itu, delapan bank besar dan penyelenggara infrastruktur seperti idClear, LSEG, dan ETP juga akan menjadi bagian dari CCP.
Peluncuran CCP ini juga akan menandai transaksi perdana yang diharapkan dapat meningkatkan transaksi valuta asing di Indonesia. Dengan adanya lembaga ini, diharapkan transaksi valas bisa terus meningkat dan lebih terstruktur.
CCP adalah lembaga yang menjalankan fungsi kliring dan novasi bagi transaksi anggotanya. Lembaga ini akan menempatkan dirinya di antara para pihak yang melakukan transaksi untuk memitigasi risiko kredit lawan transaksi, risiko likuiditas, dan risiko pasar terhadap fluktuasi harga di pasar.
CCP merupakan bagian dari Infrastruktur Pasar Keuangan (IPK) yang penting dan bersifat sistemik. Keberadaan CCP diharapkan dapat memberikan stabilitas dan efisiensi dalam pasar keuangan Indonesia.
Roadmap pengembangan CCP mencakup integrasi tahapan pengembangan produk, harga, pelaku pasar, serta infrastruktur. Semua ini akan disinergikan dengan tahapan implementasi framework pengawasan, penguatan status CCP, dan recovery and resolution plan yang krusial bagi penguatan CCP yang berstandar internasional.