Jakarta – Pada Sabtu (14/12), Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol resmi dimakzulkan oleh parlemen setelah kekacauan yang dipicu oleh pengumuman darurat militer. Proses pemakzulan ini dilakukan melalui pemungutan suara di Majelis Nasional, di mana dari total 300 anggota, 204 mendukung pemakzulan, 85 menolak, 3 abstain, dan 8 suara dinyatakan tidak sah.
Partai berkuasa, People Power Party (PPP), turut memberikan suara mendukung pemakzulan ini. Mosi pemakzulan tersebut mencakup tuduhan bahwa Presiden Yoon secara langsung memerintahkan pasukan darurat militer untuk menutup Majelis Nasional dan menghalangi para anggota parlemen dalam menjalankan tugas mereka.
Tuduhan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa jika parlemen tidak dapat berkumpul di Majelis Nasional, mereka tidak akan bisa mengeluarkan resolusi untuk menolak darurat militer yang diumumkan oleh Yoon. Setelah pemakzulan disetujui oleh parlemen, kasus ini akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) Korea Selatan, yang diperkirakan akan memakan waktu lama untuk diproses.
Selama proses pemakzulan berlangsung, pemerintahan sementara akan dipegang oleh perdana menteri. Situasi politik di Korea Selatan menjadi tidak stabil setelah Yoon mengumumkan darurat militer pada 3 Desember, yang hanya berlangsung selama enam jam. Pengumuman ini memicu kemarahan warga yang kemudian menggelar aksi protes menuntut pengunduran diri Yoon.
Kemarahan publik terhadap keputusan Yoon untuk memberlakukan darurat militer telah memicu gelombang protes di seluruh negeri. Warga Korea Selatan merasa bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap demokrasi dan hak-hak sipil. Aksi protes ini menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Yoon dan menuntut perubahan dalam pemerintahan.
Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol menandai momen penting dalam sejarah politik Korea Selatan. Proses ini tidak hanya mempengaruhi stabilitas politik dalam negeri tetapi juga dapat berdampak pada hubungan internasional Korea Selatan.